Oleh: Prof. Syaparuddin
Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
_____________________________________
SKANDAL oplosan gas melon menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Praktik ilegal ini melibatkan pengoplosan gas subsidi dari tabung LPG 3 kg ke dalam tabung yang lebih besar, seperti 12 kg atau 50 kg, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara dalam hal subsidi energi, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat karena gas yang dipindahkan secara tidak standar memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran, kebakaran, dan ledakan. Fenomena ini semakin marak terjadi karena disparitas harga antara gas subsidi dan gas non-subsidi, yang mendorong oknum tertentu untuk memanipulasi distribusi demi keuntungan pribadi.
Para pelaku oplosan gas melon beroperasi dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Mereka sering kali memilih lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman atau berada di kawasan industri yang minim pengawasan. Gudang-gudang tertutup, rumah-rumah kosong, hingga lahan yang disulap menjadi bengkel ilegal menjadi tempat favorit bagi jaringan pengoplos gas. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, karena selain mengurangi kemungkinan tercium oleh warga sekitar, lokasi-lokasi tersebut juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyimpan peralatan dan tabung dalam jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, jaringan pengoplosan gas memiliki koneksi dengan pihak tertentu yang dapat memberikan perlindungan dari razia atau inspeksi mendadak.
Proses pengoplosan sendiri dilakukan dengan metode yang sederhana tetapi berisiko tinggi. Para pelaku menggunakan selang khusus yang dihubungkan antara tabung LPG 3 kg dan tabung LPG berukuran lebih besar, seperti 12 kg atau 50 kg. Proses transfer dilakukan dengan cara membalik tabung kecil agar tekanan gas lebih besar, lalu mendorongnya masuk ke tabung yang lebih besar. Teknik ini dilakukan tanpa peralatan standar industri, sehingga kebocoran gas sangat mungkin terjadi. Selain itu, dalam beberapa kasus, mereka bahkan menggunakan teknik pemanasan untuk meningkatkan tekanan gas dan mempercepat proses transfer, sebuah metode yang sangat berbahaya dan dapat memicu ledakan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kurangnya pemahaman mengenai standar keamanan membuat para pelaku sering kali mengabaikan potensi bahaya yang mengintai setiap saat.
Selain risiko kebocoran gas, tabung-tabung yang digunakan dalam praktik pengoplosan juga menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Banyak dari tabung LPG yang digunakan dalam kegiatan ilegal ini adalah tabung bekas yang sudah tidak layak pakai atau bahkan mengalami kerusakan. Beberapa tabung sudah berkarat, mengalami penyok, atau memiliki katup yang tidak lagi berfungsi dengan baik. Dalam kondisi normal, tabung-tabung seperti ini seharusnya ditarik dari peredaran oleh agen resmi, tetapi dalam jaringan pengoplosan, tabung-tabung tersebut masih digunakan untuk menekan biaya operasional. Hal ini semakin meningkatkan risiko kebocoran dan ledakan, baik saat proses pengoplosan berlangsung maupun setelah gas oplosan tersebut sampai ke tangan konsumen.
Jaringan pengoplos gas tidak hanya terdiri dari individu yang bekerja di lokasi oplosan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam rantai distribusi ilegal. Ada pihak yang bertugas mencari pasokan tabung subsidi dalam jumlah besar, baik dengan membeli dari masyarakat maupun bekerja sama dengan oknum agen atau pangkalan yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, ada juga pihak yang berperan dalam mendistribusikan gas hasil oplosan ke berbagai tempat, termasuk warung, toko kecil, atau bahkan pelanggan industri yang ingin mendapatkan gas dengan harga lebih murah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa gas oplosan juga dijual kepada pedagang kaki lima atau rumah tangga yang tidak menyadari bahwa mereka membeli produk berbahaya. Dengan jaringan yang begitu luas, operasi ini sulit diberantas jika tidak ada upaya serius dan sistematis dari aparat penegak hukum.
Ketika aparat berhasil membongkar satu tempat oplosan, jaringan ini sering kali dengan cepat berpindah lokasi atau bahkan beroperasi dengan metode yang lebih tertutup. Mereka dapat mengandalkan sistem informasi yang baik di antara sesama pelaku untuk menghindari penggerebekan, seperti menggunakan kode khusus dalam komunikasi atau menyebar informasi secara cepat jika ada ancaman razia. Bahkan, dalam beberapa kasus, para pelaku sengaja beroperasi dalam skala kecil untuk menghindari kecurigaan besar, tetapi jumlah titik operasi yang banyak tetap menjadikan skandal ini sebagai masalah serius yang terus berkembang. Tanpa adanya koordinasi ketat antara berbagai lembaga penegak hukum, jaringan oplosan gas ini akan terus berkembang dengan pola yang semakin canggih dan sulit ditelusuri.
Praktik oplosan gas melon menciptakan distorsi ekonomi yang merugikan banyak pihak, terutama kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari subsidi energi. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi LPG 3 kg agar rumah tangga miskin dan usaha kecil dapat mengakses energi dengan harga terjangkau. Namun, ketika gas bersubsidi diselewengkan oleh pelaku oplosan, subsidi tersebut tidak sampai ke target yang diinginkan. Akibatnya, kelompok yang berhak mendapatkan bantuan ini justru tetap harus membayar lebih mahal atau bahkan mengalami kesulitan mendapatkan gas melon di pasaran karena stok cepat habis dan dikuasai oleh jaringan ilegal. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Selain membebani anggaran negara, praktik oplosan gas juga merusak mekanisme pasar LPG secara keseluruhan. Pasokan gas subsidi yang seharusnya tersedia untuk masyarakat malah berkurang karena dialihkan ke pasar gelap. Hal ini menciptakan kelangkaan di tingkat pengecer resmi, menyebabkan harga gas melon melonjak di beberapa daerah. Kelangkaan ini sering kali memicu spekulasi harga, di mana oknum tertentu menimbun stok LPG 3 kg untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro yang mengandalkan LPG subsidi untuk menjalankan bisnis mereka, seperti pedagang makanan kaki lima dan industri rumah tangga. Ketika harga gas naik akibat ulah para pelaku oplosan, biaya produksi usaha kecil meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing mereka di pasar.
Di sisi lain, keberadaan pasar gelap gas oplosan menciptakan persaingan tidak sehat bagi agen dan distributor resmi LPG. Agen yang beroperasi sesuai aturan harus mengikuti regulasi ketat, membayar pajak, serta memastikan kualitas dan keamanan produk yang mereka distribusikan. Namun, mereka harus bersaing dengan jaringan ilegal yang menjual gas oplosan dengan harga lebih murah karena tidak perlu mengikuti standar resmi atau membayar kewajiban pajak dan biaya operasional lainnya. Akibatnya, banyak agen resmi mengalami penurunan omzet atau bahkan terpaksa gulung tikar karena kehilangan pelanggan. Jika kondisi ini terus berlanjut, keberlanjutan bisnis distribusi LPG yang sah akan semakin terancam, mengakibatkan ketidakstabilan dalam rantai pasokan energi nasional.
Dampak ekonomi dari praktik ini juga terasa di sektor industri, terutama bagi bisnis yang membutuhkan gas dalam jumlah besar. Beberapa perusahaan kecil dan menengah tergiur dengan harga murah gas oplosan, tanpa menyadari risiko keamanannya. Namun, penggunaan gas oplosan yang tidak memiliki standar kualitas dapat merusak peralatan produksi dan meningkatkan kemungkinan kecelakaan kerja akibat kebocoran atau ledakan. Kerugian finansial yang ditimbulkan dari kecelakaan semacam ini tidak hanya membebani perusahaan, tetapi juga dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan gugatan hukum. Dengan demikian, praktik oplosan tidak hanya mengganggu keseimbangan ekonomi di tingkat rumah tangga dan distributor, tetapi juga membawa ancaman bagi sektor industri yang bergantung pada pasokan energi stabil dan aman.
Lebih jauh lagi, fenomena oplosan gas melon berdampak pada investasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Keberadaan jaringan ilegal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi, yang dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap industri migas nasional. Jika praktik ilegal ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, para pelaku usaha yang ingin berinvestasi dalam distribusi dan infrastruktur energi akan ragu untuk menanamkan modalnya. Keengganan investor ini bisa memperlambat pengembangan sektor energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang seharusnya menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, dampak oplosan gas tidak hanya bersifat jangka pendek dalam bentuk kerugian langsung, tetapi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi yang lebih luas.
Praktik oplosan gas melon menciptakan dilema besar bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Di satu sisi, mereka memahami bahwa menggunakan gas oplosan memiliki risiko besar terhadap keselamatan, namun di sisi lain, tekanan ekonomi membuat mereka sulit beralih ke LPG resmi yang harganya lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap energi bersubsidi bisa mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan yang membahayakan diri mereka sendiri. Selain itu, banyak rumah tangga di daerah miskin tidak memiliki cukup informasi mengenai perbedaan antara gas resmi dan gas oplosan, sehingga mereka lebih mudah tertipu oleh oknum yang menawarkan harga murah tanpa menjelaskan risiko yang menyertainya.
Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap distribusi LPG yang aman semakin meningkat seiring dengan seringnya terjadi ledakan tabung gas di berbagai daerah. Setiap kali terjadi insiden, baik akibat kelalaian pengguna maupun karena kualitas gas yang tidak standar, kecurigaan masyarakat terhadap keberadaan gas oplosan semakin kuat. Banyak warga menjadi lebih waspada dalam menggunakan LPG, bahkan beberapa di antaranya memilih kembali ke metode memasak tradisional, seperti menggunakan kayu bakar atau minyak tanah, meskipun hal itu kurang praktis dan kurang ramah lingkungan. Ketidakpercayaan ini juga berdampak pada bisnis agen resmi LPG, yang sering kali kesulitan meyakinkan pelanggan bahwa produk yang mereka jual aman dan berkualitas.
Di sisi lain, jaringan pelaku oplosan gas sering kali melibatkan banyak pihak, termasuk oknum yang memiliki akses terhadap distribusi LPG bersubsidi. Hal ini semakin mempersulit pemberantasan praktik ilegal ini karena adanya keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban distribusi energi. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap efektivitas pengawasan pemerintah dalam memastikan LPG subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Ketika kepercayaan terhadap sistem distribusi energi terganggu, masyarakat cenderung mencari solusi alternatif yang mungkin justru lebih berisiko bagi keselamatan mereka sendiri.
Tidak hanya dari segi keamanan, praktik oplosan gas juga menimbulkan keresahan sosial akibat ketimpangan akses terhadap LPG yang layak. Di beberapa daerah, gas bersubsidi menjadi langka karena sudah lebih dulu disalurkan ke pasar gelap, membuat masyarakat yang seharusnya berhak mengaksesnya justru kesulitan mendapatkan stok. Kondisi ini sering kali memicu ketegangan sosial, terutama ketika harga gas resmi melonjak akibat kelangkaan pasokan. Dalam beberapa kasus, kelangkaan ini bahkan menyebabkan antrean panjang di pangkalan LPG dan ketegangan antarwarga yang berebut mendapatkan tabung gas melon untuk kebutuhan sehari-hari mereka.
Lebih jauh lagi, maraknya gas oplosan juga merusak solidaritas sosial dalam komunitas. Ketika masyarakat mulai terbiasa dengan kehadiran jaringan ilegal ini, mereka bisa menjadi semakin permisif terhadap praktik-praktik yang sebenarnya merugikan kepentingan bersama. Beberapa pihak mungkin bahkan terlibat secara tidak langsung, seperti dengan menjadi pengecer tanpa menyadari bahwa mereka menjual produk berbahaya. Normalisasi praktik ilegal semacam ini dapat memperburuk budaya hukum di masyarakat, di mana aturan dan regulasi tidak lagi dipatuhi secara serius. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya keselamatan yang terancam, tetapi juga kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalankan usaha dan distribusi energi secara legal dan bertanggung jawab.
Pelanggaran hukum dalam kasus oplosan gas tidak bisa dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan publik dan penyalahgunaan subsidi negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas melarang setiap bentuk pengoplosan LPG, dengan ancaman hukuman yang tidak ringan. Pasal 55 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar bersubsidi dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga enam miliar rupiah. Selain itu, regulasi turunannya, seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga memperjelas sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik ilegal dalam distribusi LPG. Namun, meskipun regulasi telah ada, penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Kelemahan utama dalam penanganan kasus oplosan gas terletak pada pengawasan yang masih belum maksimal. Banyak kasus baru terungkap setelah terjadi insiden ledakan atau penggerebekan oleh aparat hukum. Para pelaku sering kali beroperasi di lokasi tersembunyi, seperti gudang atau rumah industri yang sulit dijangkau oleh petugas pengawas. Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam pengawasan membuat banyak praktik ilegal ini berlangsung dalam waktu yang lama sebelum akhirnya terdeteksi. Tidak jarang pula, petugas di lapangan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gas oplosan karena tidak adanya tanda fisik yang jelas membedakannya dari LPG resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang lebih sistematis dan berbasis teknologi sangat dibutuhkan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku oplosan gas.
Faktor lain yang memperumit pemberantasan oplosan gas adalah keterlibatan oknum yang memiliki akses terhadap distribusi LPG bersubsidi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa praktik oplosan ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, tetapi juga melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam mendistribusikan gas secara legal. Oknum-oknum ini memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk mengalihkan LPG bersubsidi ke jalur ilegal, yang kemudian dioplos dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Keterlibatan pihak-pihak ini semakin menyulitkan upaya penegakan hukum, karena selain beroperasi secara tertutup, mereka juga memiliki perlindungan dari jaringan yang lebih besar.
Selain lemahnya pengawasan, penegakan hukum terhadap pelaku oplosan gas sering kali tidak memberikan efek jera yang cukup. Meskipun ancaman hukuman yang tercantum dalam undang-undang cukup berat, banyak pelaku yang hanya dijatuhi hukuman ringan atau sekadar denda administratif. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan bisa kembali menjalankan bisnis ilegal mereka setelah menjalani hukuman singkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menghindari hukuman maksimal. Agar skandal oplosan gas dapat benar-benar diberantas, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan tanpa kompromi, dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindak secara maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Peningkatan efektivitas hukum dalam menangani kasus oplosan gas juga harus diiringi dengan reformasi dalam sistem distribusi energi bersubsidi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperketat sistem verifikasi dan pencatatan distribusi LPG, sehingga gas bersubsidi tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Selain itu, penerapan teknologi seperti pencatatan digital atau penggunaan barcode pada tabung LPG dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa distribusi gas berjalan transparan dan terpantau dengan baik. Dengan pendekatan ini, praktik oplosan gas dapat lebih mudah terdeteksi sejak dini, sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah memiliki peran kunci dalam memberantas praktik oplosan gas dengan memperketat pengawasan di seluruh rantai distribusi LPG bersubsidi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem pencatatan dan verifikasi digital yang lebih transparan, sehingga setiap tabung gas dapat dilacak mulai dari agen resmi hingga ke tangan konsumen akhir. Dengan sistem ini, potensi kebocoran distribusi ke pasar gelap dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, pengawasan di tingkat agen dan pangkalan harus lebih ketat dengan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dalam penyaluran gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil.
Aparat penegak hukum juga harus menunjukkan ketegasan dalam menangani pelaku oplosan gas. Sering kali, mereka yang tertangkap hanya dijatuhi hukuman ringan atau sekadar denda yang tidak sebanding dengan keuntungan besar yang mereka peroleh dari bisnis ilegal ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih tegas, termasuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku utama serta mengusut lebih jauh jaringan yang terlibat, baik dari sisi pemasok ilegal maupun pihak yang berperan dalam distribusi ilegal. Jika perlu, mekanisme perlindungan saksi bisa diterapkan agar pihak-pihak yang mengetahui praktik ini dapat melaporkan tanpa rasa takut terhadap ancaman dari sindikat yang lebih besar.
Selain tindakan hukum, penegakan regulasi harus diimbangi dengan pendekatan teknologi dalam pengawasan distribusi gas subsidi. Penerapan barcode atau chip RFID pada tabung LPG dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa gas hanya dapat dibeli dan digunakan oleh mereka yang benar-benar berhak. Dengan sistem ini, pembelian gas bersubsidi dapat dikontrol dengan lebih ketat, sehingga pelaku oplosan tidak memiliki celah untuk menyalahgunakan tabung gas dari jalur distribusi resmi. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga teknologi dan perusahaan energi untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital guna mempermudah deteksi terhadap aktivitas yang mencurigakan dalam distribusi LPG.
Edukasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam upaya pemberantasan praktik oplosan gas. Banyak konsumen yang tergiur membeli gas oplosan karena harganya lebih murah, tanpa menyadari risiko besar yang mengancam keselamatan mereka. Oleh karena itu, kampanye penyadaran perlu digencarkan, baik melalui media massa, platform digital, maupun penyuluhan langsung di tingkat komunitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai cara membedakan gas resmi dan oplosan, serta bahaya yang dapat timbul dari penggunaan gas oplosan, seperti kebocoran, ledakan, dan dampak kesehatan akibat kualitas gas yang tidak terjamin.
Selain pendekatan edukatif, diperlukan pula kebijakan insentif bagi masyarakat agar lebih memilih penggunaan LPG resmi dibandingkan gas oplosan. Misalnya, pemerintah bisa memberikan subsidi tambahan dalam bentuk e-voucher yang hanya bisa digunakan di agen atau pangkalan resmi. Cara lain adalah dengan memperluas distribusi gas non-subsidi dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat menengah yang selama ini kerap membeli gas subsidi secara ilegal. Dengan memberikan alternatif yang lebih aman dan ekonomis, ketergantungan terhadap gas oplosan di pasar gelap dapat berkurang secara bertahap.
Upaya pemberantasan oplosan gas harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha LPG resmi, hingga masyarakat. Tanpa sinergi yang kuat, praktik ini akan terus berulang dan membahayakan keselamatan banyak orang. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan harus komprehensif, mulai dari perbaikan sistem distribusi, peningkatan pengawasan, ketegasan hukum, pemanfaatan teknologi, hingga edukasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan skandal oplosan gas dapat ditekan secara signifikan, sehingga LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya bagi keselamatan publik.
Pada akhirnya, skandal oplosan gas melon bukan sekadar kejahatan ekonomi, tetapi juga ancaman nyata bagi keselamatan publik. Jika tidak ditangani dengan serius, praktik ini akan terus merugikan masyarakat kecil, menguras anggaran negara, dan meningkatkan risiko kecelakaan yang mengancam nyawa banyak orang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghentikan praktik ilegal ini serta memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak. Hanya dengan tindakan tegas dan kesadaran kolektif, skandal oplosan gas melon dapat diberantas secara efektif.
