LAPPARIAJA, TRIBUNBONEONLINE.COM — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bone Sulsel ditemukan puluhan ribu paket sembako yang masuk di Kecamatan Lappariaja. Hingga kini, personil Polres Bone bersama pihak Panwascam Lappariaja sementara melakukan penyelidikan terkait temuan tersebut.
Untuk mengungkap temuan tersebut, pihak penyelidik telah mendatangi dan melakukan pengecekan di lokasi penitipan paket sembako tersebut di Dusun Maccope Desa Patangkai Kec. Lappariaja Kab. Bone. Turut hadir di lokasi antara lain pemilik sembako Prof. Dr Zakir Sabara, Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf, Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud, Sekcam Lappariaja Rusmin Budding, Ketua Panwascam Lappariaja Firdaus serta pemilik rumah tempat penitipan paket sembako Muh Adil.
Adapun fakta dan kronologis kejadian yang berhasil diungkap penyelidik, pada Rabu (20/11/2024) sekitar pukul 01.00 Wita, telah tiba dua unit mobil truk enam roda yang memuat sekitar 10 ribu paket sembako di rumah salah seorang warga Desa Patangkai Kec. Lappariaja Kab. Bone.
Diketahui, identitas pemilik rumah yang menjadi lokasi penitipan paket sembako bernama Muh Adil.
Esok harinya, Kamis (21/11/2024) sekitar pukul 01.00 Wita, satu unit mobil truk roda enam yang memuat memuat 2000 paket sembako kembali dipasok di kediaman Muh Adil. Dan sekitar pukul 05.30 Wita, kediaman Muh Adil kembali didatangi empat unit mobil truk roda enam yang memuat 8 ribu paket sembako.
Menurut pengakuan Muh Adil, paket sembako tersebut merupakan milik Prof Zakir Sabara.
Dia menjelaskan, bila paket sembako itu dititipkan sementara di rumahnya dan tidak mengetahui terkait akan dibagikan dan diedarkan ke mana paket sembako tersebut.
Ketua Bawaslu Bone, Alwi membenarkan temuan tersebut namun tidak ditemukan kampanye yang mengarah ke salah satu paslon.
Sementara itu, Prof Zakir Sabara mengakui, dialah pemilik sembako tersebut. Namun dia menegaskan bila paket sembako itu bukan untuk kampanye tapi paket sedekah Jumat Berkah untuk masyarakat Kec. Lappariaja.
Dia menjelaskan, dirinya bukan merupakan tim sukses salah satu paslon, bukan ASN, bukan pengusaha dan jauh sebelumnya sudah sering membagi sembako kepada masyarakat Kec. Lappariaja khususnya Desa Ujung Lamuru dan Patangkai, sehingga indikasi adanya kaitan antara paket sembako tersebut dengan politik menurutnya sudah jauh.
Meskipun hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran terkait paket sembako yang siap edar tersebut, dan serta tidak ditemukan adanya atribut kampanye salah satu paslon, pihak penyelidik merasa perlu mempeketat pengawasan jelang hari pencoblosan.
Indikasi Pelanggaran Sangat Besar Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Latenriatta, Mukhawas Rasyid, S.H, M.H menilai, temuan paket sembako dalam jumlah yang sangat besar tersebut harus menjadi perhatian khusus pihak penegak hukum pemilu. Pasalnya, menurut dia, indikasi bagi-bagi sembako jelang hari pencoblosan sangat patut dicurigai.
“Paket sembako ini kan dalam jumlah yang demikian banyak. Bayangkan ada puluhan ribu paket. Pastilah biaya untuk itu sangat besar untuk sebuah sedekah Jumat berkah dan dibagikan jelang hari pencoblosan Pilkada,” ujarnya.
Apalagi tambahnya, pemilik sembako itu kan katanya seorang pengajar. Lantas dari mana dia mampu menyediakan dana demikian besar untuk sebuah alasan niat bersedekah.
“Lagian dari info yang saya peroleh, Prof. Zakir baru pertama kali bersedekah di Kecamatan Lappariaja. Jadi sangat mencurigakan memang ada niat tersembunyi di sana,” lanjutnya.
Dia mengatakan, sebaiknya kasus ini ditangani langsung Polda Sulsel, mengingat ada konflik kepentingan dari Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam Polres Bone.
“Setahu saya Kasat Reskrim dan Kasat Intelkam ini sangat dekat dengan Prof Zakir. Jadi bila tetap ditangani Polres Bone bisa dipastikan akan jalan di tempat,” katanya.
Dia menilai, ada keberpihakan dari kedua aparat Polres Bone tersebut terhadap salah satu paslon.
“Kedekatan mereka dengan cabup Andi Islamuddin sudah jadi rahasia umum. Tentu kita masih ingat adanya intimidasi terhadap pengusaha dan kepala desa untuk memilih salah satu paslon beberapa waktu lalu. Jadi untuk menjaga netralitas kepolisian, kasus ini diambil alih oleh Polda Sulsel,” kuncinya. (*/dar)
