Dari Sumpah Menjadi Sumpal :* _Menggugat Wajah Kekuasaan yang Mengkhianati Republik_

Penulis: Muh. Agusman/Sekretaris HMI Cabang Sinjai

Jika para pemuda tahun 1928 yang mendeklarasikan “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa” dibangkitkan kembali dari kuburnya hari ini, mereka mungkin akan menangis darah. Sumpah yang diikrarkan dengan peluh dan cita-cita luhur kemerdekaan kini telah direduksi oleh para penguasa modern menjadi sebuah lelucon pahit. Kalimat yang beredar di ruang digital “1928: Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. 2026: Satu nusa dibakar, satu bangsa diadu, satu bahasa dibungkam” bukan sekadar satire biasa. Ia adalah jeritan maut dari sebuah republik yang sedang dikangkangi oleh tirani berpakaian demokrasi.

“Satu Nusa Dibakar” : Perampasan Ruang Hidup dan Watak Kapitalisme Ekstraktif

Dalam pembacaan tradisi pemikiran kiri (Marxian), negara tidak pernah diposisikan sebagai entitas netral, melainkan sebuah komite eksekutif untuk mengurus urusan bersama seluruh borjuasi. Ketika nusa dibakar dan ruang ekologis dihancurkan, itu bukanlah kecelakaan kebijakan, melainkan watak niscaya dari akumulasi modal.

Bumi pertiwi diperlakukan tak lebih dari sekadar aset korporasi. Hutan digunduli dan dibakar demi ekspansi industri, sementara tanah adat dirampas paksa demi memuaskan nafsu rente segelintir elit. Negara sibuk melayani akumulasi kapital privat dengan mengorbankan reproduksi sosial rakyat banyak, membiarkan rakyat gigit jari di atas tanahnya sendiri yang hangus oleh keserakahan struktural.

“Satu Bangsa Diadu”: Hegemoni Budaya dan Pengkhianatan Borjuasi Komprador

Meminjam pisau analisis Antonio Gramsci dan pemikir poskolonial Dunia Ketiga seperti Frantz Fanon, penguasa mempertahankan kekuasaan bukan sekadar lewat koersi fisik, tetapi melalui rekayasa kesadaran dan hegemoni.

Fanon telah lama memperingatkan bahaya kaum nasionalis borjuasi lokal yang naik tahta pasca-kolonial mereka kerap berubah menjadi “makelar” bagi modal global yang menindas rakyatnya sendiri. Untuk melanggengkan kuasa tersebut, politik pecah belah (divide et impera) dipelihara. Rakyat diadu domba melalui polarisasi identitas dan isu artifisial. Selama rakyat sibuk berkelahi di ruang-ruang digital, mereka lupa pada musuh bersama yang sebenarnya, struktur oligarki yang merampok hak-hak mereka secara sistematis.

“Satu Bahasa Dibungkam”: Ketakutan Penguasa pada Nalar Kritis Subaltern

Puncak dari kemunduran demokrasi ini adalah pembungkaman suara, yang dalam istilah Gayatri Spivak merupakan upaya membungkam kelompok subaltern (masyarakat lapis bawah yang terpinggirkan) agar tidak memiliki artikulasi politik.

Ketika bahasa kritik disampaikan oleh mahasiswa, jurnalis, atau rakyat jelata, respons penguasa bukanlah dialog, melainkan kriminalisasi dan pasal-pasal karet. Pembungkaman ini membuktikan satu hal, rezim hari ini sebenarnya sangat rapuh dan penakut. Mereka tahu bahwa argumen yang rasional dan suara nurani rakyat adalah ancaman terbesar bagi singgasana kekuasaan mereka yang dibangun di atas fondasi kebohongan.

Refleksi Sumpah Pemuda

Apa yang terjadi hari ini adalah alarm darurat bagi Republik. Penguasa telah mengkhianati substansi Sumpah Pemuda. Namun, sejarah dari berbagai bangsa di dunia selalu mengajarkan satu hukum besi, tidak ada tirani yang abadi.

Bumi boleh dibakar, bangsa boleh diadu, dan suara boleh dibungkam untuk sementara waktu. Tetapi kesadaran kolektif yang ditempa oleh penderitaan tidak akan bisa dipadamkan selamanya. Suatu hari nanti, bara kekecewaan itu akan berbalik menjadi badai yang meruntuhkan singgasana para pengkhianat bangsa.