YGC – Dinkes Adakan Pertemuan Stakeholder Implementasi MVMH Sebagai Alat Screening Imuninasasi

oleh -258 x dibaca

WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Unicef Yayasan Gaya Celebes (YGC) kerjasama dengan Dinas Kesehatan Bone kembali mengadakan Pertemuan Stakeholder Implementasi My Village My Home (MVMH) sebagai Alat Screening Imunisasi pada Anak Usia Dini di Satuan PAUD dan Posyandu tingkat Kabupaten Bone yang berlangsung Rabu, 30 November 2022 di Grand Arta Hotel Jl.Ahmad Yani Watampone.

Pertemuan ini dibuka Kepala Dinas Kesehatan Kab Bone, dr. Hj. Andi Nurminah, M.Kes. Selain itu dihadiri Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Awaluddin, M.Si sekaligus sebagai pemateri dalam pertemuan tersebut. Kemudian Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone dr. Hj Kasmawar Abbas DK, M.Kes, Kasi PAUD Dinas Pendidikan Bone Andi Rasna, S.Pd, M.Pd, Program Manager YGC-Unicef Rahman Nur Syam, Camat, Kemenag Bone, Bappeda, PKK Pokja IV Bone, Bunda PAUD, Wahdah Islamiyah Bone, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu, dan para peserta/stakeholder Implementasi My Village My Home.

Imunisasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat esensial yang efektif untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I). Pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilaksanakan pada Maret – Oktober 2022, data capaian cakupan imunisasi campak dan rubella per 16 Oktober 2022 yaitu sebesar 95,6 persen dari total sasaran 145.541 anak di Kabupaten Bone.

BACA JUGA:  Dandim Bone Beri Kejutan Danyon Brimob

Meski telah mencapai minimal target cakupan, masih diperlukan upaya melalui Imunisasi Kejar untuk anak yang belum lengkap vaksin OPV, IPV dan DPT -HB-Hib atau Pentabio dalam upaya pencegahan KLB PD3I. Upaya pencapaian target sasaran harus terus digalakkan salah satunya melalui keterlibatan stakeholder terkait. Dukungan seluruh kalangan dalam peningkatan imunisasi pada anak adalah cara yang harus terus didorong. Mengingat hak sehat anak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi tenaga kesehatan saja.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, dr.Hj Kasmawar Abbas, M.Kes menyampaikan, melalui pertemuan ini, harus ada kesamaan persepsi diantara stakeholder khususnya tentang imunisasi. Membangun kesepahaman stakeholder akan menjadi jembatan pendistribusian informasi dan tentu akan menjadi alat advokasi dalam mendorong orang tua anak agar mau membawa anaknya untuk diimunisasi. Dimana stakeholder merupakan sistem nilai yang lahir di masyarakat yang tidak jarang menjadi pusat dari sistem nilai masyarakat.

BACA JUGA:  Forkopimda Bone Bersama Personil Batalyon C Pelopor Safari Ramadhan

“Diperlukan suatu alat atau metode yang dapat membantu petugas kesehatan yang ada dilapangan (Bidan Desa) dan masyarakat (Kader Kesehatan) untuk efektifitas pemantauan dan pemantauan status kelengkapan imunisasi pada semua anak di wilayah setempat, salah satunya melalui My Village My Home dintingkat posyandu dan Tingkat PAUD,” tambahnya.

Lanjut Kasmawar Abbas, dalam memaksimalkan proses identifikasi, maka dilakukan melalui pengembangan program imunisasi bagi PAUD di daerah dengan menyasar anak-anak yang tidak divaksinasi merupakan early screening dalam rangka menjaga dan mencegah kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

“Dalam memutus mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi maka diperlukan cakupan imunisasi maksimal 100 persen. Dengan begitu maka akan tercipta perlindungan kelompok pada anak usia dini. Untuk itu, melalui kegiatan ini maka diharapkan dapat terciptanya pemahaman yang setara antara stakeholder dalam implementasi kegiatan imunisasi khususnya PAUD dan catch-up,” harapnya.

BACA JUGA:  Danrem 141/Tp Serukan Bangkit dari Pandemi Corona

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bone, Drs. Awaluddin, M.Si saat ditemui Tribun Bone mengatakan dalam peran DPMD terhadap imunisasi. “jadi terkait dengan peran DPMD karena kita adalah bagian dari yang mengurusi masalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang lebih utama adalah bagaimana kita mendorong desa sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa itu bisa masuk ke penganggaran terkait dengan apakah itu peningkatan kapasitas atau penyediaan kebutuhan logistik didalam rangka meningkatkan cakupan imunisasi, baik itu rutin maupun yang sifatnya imunisasi kejar sehingga apa yang menjadi program dari UNICEF ini bisa tetap berlanjut meskipun tidak ada lagi pendampingan,” jelasnya.

“Artinya bukan hanya menyasar yang 30 desa yang menjadi percontohan tapi bisa menyasar seluruh Posyandu yang ada di desa karena kewenangan kami hanya terkait dengan desa,” tutupnya.

Penulis : Muh Ilyas Nurdin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.