WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Yuliani Paris memberikan tanggapannya terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurutnya,
pemerintah seharusnya mengkaji terlebih dahulu kenaikan harga BBM bersubsidi sebelum membuat pernyataan di media sosial yang mengundang perhatian masyarakat.
Andi Yuliani Paris menegaskan, dirinya tidak setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi. “Saya secara tegas menyatakan bahwa saya tidak setuju apabila pertalite maupun solar bersubsidi dinaikkan harganya. Kenaikan BBM bersubsidi ini sangat memberatkan masyarakat yang tengah memulihkan ekonominya pasca pandemi corona. Yang dilakukan harusnya adalah pembatasan-pembatasan sehingga BBM bersubsidi tepat sasaran,” ungkap Andi Yuliani Paris, Kamis (25/8/2022).
Terlebih, tidak ada alasan menaikkan BBM bersubdisi dewasa ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel. Padahal, harga minyak dunia pertanggal 21 Agustus 2022 hanya USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.
Menurutnya, anggaran untuk subsidi BBM ini telah mengakomodir harga minyak dunia yang justru menurun. “Kita sudah menyediakan dana subsidi untuk BBM yang telah mengakomodir fluktuasi harga minyak dunia. Untuk apa kita menyediakan dana subsidi ini jika pada akhirnya harga BBM untuk masyarakat kecil naik juga yang pada akhirnya merugikan masyarakat,” tanya AYP sapaan akrab Andi Yuliani Paris.
Andi Yuliani Paris menilai, pemerintah seharusnya mengambil langkah bijak terkait subsidi BBM ini. “Memang benar bahwa subsidi terhadap BBM ini sangat besar, angkanya mencapai Rp.300 Triliun. Angka itupun menurut Menteri Keuangan harus ditambah Rp.198 Trliun agar BBM bersudisidi ini tidak naik. Tetapi, sebenarnya ada banyak langkah bijak untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui pembatasan,” ungkapnya.
AYP sapaannya menyebut, BBM bersubdisi tidak perlu dinaikkan untuk beberapa kelompok masyarakat. “Saran saya, BBM bersubsidi dibatasi hanya untuk pemilik kendaraan bermotor yang memiliki satu motor dalam satu keluarga. Hal ini untuk memastikan bahwa BBM bersubdisi tersebut tepat sasaran dan hanya menyasar masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya lagi.
Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi ini melanjutkan, pemerintah bisa bekerjasama dengan kepolisian. “Kerjasama ini untuk memastikan bahwa pembatasan hanya pemilik kendaraan bermotor dan angkutan roda transportasi umum, seperti minibus, angkot, pete-pete yang mendapatkan BBM bersubsidi jenis pertalite tersebut,” kata Andi Yuliani.
Ia melanjutkan, selama ini memang BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya memberatkan keuangan negara. “Memang ide awal dari BBM bersubdisi adalah memberikan BBM murah dan mudah diakses kepada masyarakat kecil. Namun, kenyataan di lapangan, banyak pemilik mobil pribadi, bahkan mobil mewah yang masih menggunakan BBM bersubdisi sehingga perlu dibatasi,” lanjut AYP.
AYP pun berharap, ada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. “Pemerintah berkerjasama dengan kepolisian juga harus menindak tegas oknum oknum yang membeli solar ataupun pertalite bersubdisi dalam jumlah besar dan ugal-ugalan, lalu menjualnya kembali secara eceran dengan harga mahal. Pembenahan dan pembatasan ini harusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan malah menaikkan BBM bersubsidi,” harap AYP.
Ia juga mendorong pemerintah mengurangi pembiayaan sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. “BBM bersubsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil sehingga harus menjadi prioritas pemerintah. Jika permasalahannya adalah pembiayaan, maka pemerintah harusnya mengurangi pembiyaan proyek besar yang kurang dirasakan manfaatnya dan dialihkan ke subsidi BBM yang tepat sasaran,” tutup AYP. (*/Irfan)
